STANDAR PELAYANAN

 

UNIT KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2017

 

 

KATA  PENGANTAR

          Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan  ke hadirat  Allah SWT. atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga  Standar Pelayanan (SP) pada unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 dapat terselesaikan dengan baik, sehinggadapat dipergunakan sebagai acuan dan pedoman pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh petugas dan penerima layanan di unit kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.

          Demikian dan atas dukungansemua pihak dalam membantu terselesaikannya penyusunan Standar Pelayanan (SP) pada Unit Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten PamekasanTahun 2017 ini disampaikan terima kasih.

 

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188/62.1/432.602/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)

UNIT KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN

 

                                                                           KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 

Menimbang

:

a.    Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

 

 

b.    Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengingat

:

1.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

 

 

2.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.    Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5.    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6.    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;

7.    Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan;

8.    Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan.

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  KABUPATEN PAMEKASAN

Kesatu

:

Menetapkan Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua

:

Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Pamekasan sebagaimana dalam diktum kesatu meliputi :

1.    SP Surat Masuk

2.    SP Surat Keluar

3.    SP Usul Kenaikan pangkat

4.    SP Usul Kenaikan Gaji Berkala

5.    SP Pengajuan Cuti

6.    SP Pengajuan Pensiun

7.    SP Penanganan Pengaduan

8.    SP Pembuatan RKA

9.    SP Penanggulangan Bencana saat tidak terjadi Bencana

10.  SP Penanggulangan Bencana saat  terjadi Bencana

11.  SP Penanggulangan Tanggap Darurat saat Banjir

12.  SP Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana

13.   SP Penanggulangan Tanggap Darurat Bantuan Air Bersih

Ketiga

:

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan publik;

Keempat

:

Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Pamekasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

         

 

 

                    Pamekasan,    28  Pebruari 2017

 

       Kepala Pelaksana

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kabupaten Pamekasan

 

 

 

                    AKMALUL FIRDAUS,S.Sos

                         Pembina Utama Muda

                    NIP. 19671123 198809 1 002

                             Lampiran       : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  

                                                       Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan

                             Nomor                   : 188/ 62.1 /432.602/2017

                             Tanggal         : 28  Februari 2017

 

STANDAR PELAYANAN (SP)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Standar Pelayanan Publik (SPP), merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan.

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien, dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam menerapkan Standar Pelayanan Publik.

Dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP), penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat di hindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu dibuat Standard Operasional Prosedur (SOP).

B.   Maksud dan Tujuan

Maksud :

Standard Pelayanan Publik (SPP) dimaksudkan sebagai suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Tujuan :

Terwujudnya Pedoman dan Standar Pelayanan Publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan bagi masyarakat dan penyelenggara.

C.   Pengertian

1.   Pelayanan Publik

Adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Pamekasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang , jasa dan / atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.

2.   Penyelenggara pelayanan publik

Yang dimaksud penyelenggara di sini adalah setiap institusi penyelenggara negara , korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Untuk kegiatan pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Pamekasan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 yaitu tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.

3.   Organisasi penyelenggara pelayanan publik

Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan publikBadan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Pamekasan sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik khususnya kepada seluruh masyarakat wilayah Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Pamekasan.

4.   Standar pelayanan

Adalah tolak ukur yang dipergunakan di Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Pamekasan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Pamekasan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas , cepat , mudah , terjangkau dan terukur.

5.   Maklumat pelayanan

Adalah pernyataan tertulis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Publik.

6.   Masyarakat

Adalah seluruh pihak , baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud masyarakat diBadan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Pamekasan di sini adalah seluruh penerima layanan perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang mengalami musibah/bencana diKabupaten Pamekasan.

7.   Pihak terkait

Adalah pihak yang kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan Publik di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.

8.   Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana

Adalah seluruh Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan mulai dari pucuk Pimpinan sampai bawahan serta petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik .

D.   Prinsip

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1.   Sederhana

Standar Pelayanan Publik yang mudah dimengerti , mudah diikuti , mudah dilaksanakan , mudah diukur dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat penerima manfaat layanan.

2.   Konsistensi

Harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu ,  prosedur, dan persyaratan.

3.   Partisipatif

Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan dengan melibatkan masyarakat  bisa dari Tokoh Masyarakat, TAGANA, LSM dll untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

4.   Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan publik harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

5.   Berkesinambungan

Harus dapat berlaku terus menerus sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.

6.   Transparansi

Harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

7.    Keadilan

Standar Pelayanan Publik harus dapat menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh masyarakat wilayah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan.

 


 

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN

I.   UMUM

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pameksan berpotensi rawan dan sering mengalami kejadian bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial. Kejadian bencana dapat menimbulkan keadaan darurat yang ditandai dengan terancamnya keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Hampir semua jenis bencana dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan rusaknya sarana dan prasarana publik. Untuk itu diperlukan penanganan yang cepat dan tepat guna mengurangi timbulnya dampak yang lebih buruk.

Menurut UU No 24 Tahun 2007 :

1.    Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

3. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

4.  Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

6.  Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

7.       Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

9.  Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Mengacu pada UU No 24 tahun 2007 tersebut diatas, maka kejadian/peristiwa yang mengakibatkan terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat secara umum masuk dalam kategori bencana, sedangkan yang bersifat parsial/perorangan tidak masuk dalam kategori bencana. 

II.  STRUKTUR ORGANISASI BPBD

 

A.   Struktur Organisasi

1.    Kepala Pelaksana

2.    Sekretaris membawahi 3 ( tiga ) sub bagian yaitu :

a.    Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.    Ka. Sub. Bagian Keuangan;

c.    Ka. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

3.    Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi 2 (dua) Seksi  yaitu:

a.    Ka. Seksi Pencegahan;

b.    Ka. Seksi Kesiapsiagaan.

4.    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :

a.    Ka. Seksi Kedaruratan;

b.    Ka. Seksi Logistik.

5.    Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :

a.    Ka. Seksi Rehabilitasi;

b.    Ka. Seksi Rekonstruksi.

B.   Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Pamekasan dan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2012 tanggal 26 April 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Pamekasan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan dibidang penanggulangan bencana daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2012 mempunyai tugas :

a.    Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b.    Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

c.    Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

d.    Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

e.    Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

f.     Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

g.    Mengelola urusan ketatausahaan badan; dan

h.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

a.    Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;

b.    Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

 

C.   Visi dan Misi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai Visi “Terwujudnya masyarakat Pamekasan yang antisipatif  dan responsif bencana “

Untuk melaksanakan Visi tersebut mempunyai Misi yaitu,

“Mewujudkan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, menyeluruh dan profesional”

Berdasarkan visi dan misi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1.    Meningkatkan kewaspadaan dan upaya penanggulangan bencana.

2.    Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

 

A.    PETA BANJIR              

 

 

B.         PETA ANGIN PUTTING BELIUNG

 

      C.      PETA LONGSOR   

D.      KEKERINGAN      

 

E.       PETA ABRASI

 

 


DATA LOKASI DAERAH RAWAN BENCANA

KABUPATEN PAMEKASAN

NO.

KECAMATAN

DESA/

KELURAHAN

POTENSI RAWAN BENCANA (JENIS BENCANA)

JUMLAH PENDUDUK

Tanah

Longsor

Banjir

Kekeringan

Abrasi

Angin Puting Beliung

1

Pademawu

1.Pademawu Timur

-

-

V

-

V

6.697

2.Sumedangan

-

V

-

-

-

3.235

3.Lemper

-

V

-

-

-

2.395

4.Tanjung

-

-

V

-

V

6.789

5.Padelengan

-

-

V

-

V

3.158

6.Majungan

-

-

V

-

V

2.010

7.Jarin

-

-

V

-

V

4.151

8.Pagagan

-

-

V

-

V

2.122

9.Baddurih

-

-

V

-

V

1.907

2

Pamekasan

1.Kel. Gladak Anyar

-

V

-

-

-

11.325

2.Kel.Parteker

-

V

-

-

-

3.881

3.Kel.Patemon

-

V

-

-

-

4.163

4.Kel.Jungcangcang

-

V

-

-

-

5.911

5.Kel.Barkot

-

V

-

-

-

7.033

6.Kel.Bugih

-

V

-

-

-

10.733

7.Kel.Kangenan

-

V

-

-

-

4.660

8.Desa Laden

-

V

-

-

-

5.665

3

Proppo

1.Candi Burung

-

-

V

-

V

3.794

 

 

2.Batu Kalanagn

-

-

V

-

V

4.212

3.Gro’om

-

-

V

-

V

2.859

4.Campor

-

-

V

-

V

8.786

5.Panaguan

-

-

V

-

V

5.803

6.Jambringin

-

-

V

-

V

6.216

7.Tattangoh

-

-

V

-

V

2.841

8.Samiran

-

-

-

-

-

2.403

4

Galis

1.Galis

-

V

-

-

V

3.062

 

 

2.Pandan

-

-

V

V

-

1.118

3.Lembung

-

-

V

V

V

1.271

4.Polagan

-

-

V

V

-

5.390

5.Artodung

-

-

-

-

-

1.206

6.Ponteh

-

-

-

-

-

2.891

7.Pagendingan

-

-

-

-

-

2.689

8.Bulay

-

-

-

-

-

3.050

9.Konang

-

V

-

-

-

5.588

10.Bulay

-

-

-

-

-

3.049

                         

 

NO.

KECAMATAN

DESA/

KELURAHAN

POTENSI RAWAN BENCANA (JENIS BENCANA)

JUMLAH PENDUDUK

Tanah

Longsor

Banjir

Kekeringan

Abrasi

Angin Puting Beliung

5

Pakong

1.Bicorong

-

-

-

-

V

4.248

2.Klompang Barat

-

-

-

-

V

2.753

3.Klompang Timur

-

-

-

-

V

3.046

4.Cenleceng

-

-

-

-

V

3.400

5.Bajang

-

-

-

-

V

1.751

6.Banban

-

-

-

-

V

770

7.Somalang

-

-

-

-

V

1.246

8.Palalang

-

-

-

-

V

1.490

9.Seddur

-

-

-

-

V

4.944

10.Pakong

-

-

-

-

V

5.950

11.Bandungan

-

-

-

-

V

2.516

12.Lebbek

-

-

-

-

V

3.914

6

Pagantenan

1.Plakpak

-

-

-

-

V

15.316

2.Palesanggar

V

-

-

-

V

8.787

3.Pagentenan

-

-

-

-

-

3.340

4.Bulangan Branta

V

-

-

-

V

928

5.Bulangan Barat

V

-

-

-

V

3.330

6.Bulangan Haji

V

-

-

-

V

4.663

7.Tlagah

V

-

-

-

-

2.698

8.Bulangan Timur

-

-

-

-

V

2.174

9.Tebul Timur

-

-

-

-

-

3.646

10.Tebul Barat

-

-

-

-

-

1.660

11.Ambender

V

-

-

-

V

5.817

12.Pasanggar

V

-

-

-

V

12.271

13.Tanjung

V

-

-

-

V

10.562

7

Larangan

1.Peltong

V

-

-

-

-

1.640

 

 

2.Blumbungan

V

-

V

-

V

18.609

3.Grujugan

V

-

-

-

-

2.378

4.Larangan  Luar

V

-

V

-

V

7.752

5.Larangan Dalam

V

-

V

-

-

4.227

6.Montok

-

V

-

V

-

3.270

7.Taraban

-

-

-

-

-

1.419

8.Duko Timur

-

-

V

-

-

2.669

9.Lancar

-

-

-

-

V

1.782

10.Kaduara Barat

-

-

V

V

-

4.578

8

Pasean

1.Tlonto Raja

V

V

-

V

V

12.874

 

 

2.Sotabar

V

-

-

V

V

4.904

3.Tagangser Daja

V

-

V

-

V

4.270

4.BatuKerbuy

V

V

-

-

v

8.375

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Bindang

V

-

-

V

-

3.834

6.Dempo Timur

V

-

V

-

V

4.800

7.Dempo Barat

V

-

-

-

V

6.248

8.Sana Tengah

V

-

-

-

V

6.294

9.Sana Daja

V

-

-

-

-

6.269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Batumarmar

1.Bujur Barat

V

-

V

-

-

7.823

 

 

2.Pangereman

-

-

V

-

-

5.160

3.Bangsereh

-

-

V

-

-

4.048

4.Lesong Laok

V

-

V

-

-

2.277

5.Ponjanan  Barat

V

-

V

-

-

3.287

6.Ponjanan Timur

V

-

V

-

V

6.237

7.Kapong

V

-

V

-

V

2.619

8.Lesong Daja

V

-

V

V

V

1.522

9.Batu Bintang

V

-

V

V

V

8.934

10.Blaban

-

-

V

V

V

5.592

11.Tamberu

-

-

V

V

V

2.014

12.Bujur Tengah

V

-

V

-

-

11.120

13.Bujur Timur

V

-

V

-

V

11.406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

WARU

1.Bajur

V

-

V

-

V

5.611

2.Sumber Waru

V

-

V

-

V

5.999

3.Tampojung Pregi

V

-

V

-

-

4.643

4.Tampojung Guwa

V

-

V

-

-

1.327

5.Tampojung Tengginah

V

-

V

-

-

2.770

6.Ragang

V

-

V

-

-

3.145

7.Sana Laok

V

-

V

-

-

9.989

8.Waru Timur

V

-

V

-

-

10.653

9.Waru Barat

V

-

V

-

v

13.672

10.Tlonto Ares

V

-

V

-

-

1.452

11.Tagangser Laok

V

-

V

-

-

4.272

12.Tampojung Tengah

V

-

V

-

-

2.512

                         

 


.

KECAMATAN

DESA/

KELURAHAN

POTENSI RAWAN BENCANA (JENIS BENCANA)

JUMLAH PENDUDUK

Tanah

Longsor

Banjir

Kekeringan

Abrasi

Angin Puting Beliung

11

PALENGAAN

1.BanyuPelle

V

V

V

-

-

6195

2.Palengaan Laok

V

-

-

-

-

4.350

3.Palengaan Dajah

V

-

-

-

-

4.100

4.Rombuh

V

-

-

-

-

750

5.Kacok

V

-

-

-

-

950

6.Poto’an Dajah

V

-

-

-

-

11.687

7.Angsanah

-

-

V

-

-

1.228

8.Rek Kerrek

-

 

V

-

-

12.447

9.Akkor

V

-

-

-

-

3.663

10.Poto’an Laok

-

-

-

-

-

2.497

11.Panaan

-

-

-

-

-

3.942

12.Larangan Badung

 

 

 

 

 

10.159

12

Kadur

1.Kadur

V

-

V

-

-

7.665

 

 

2.Pamoroh

-

-

V

-

V

4.961

3.Pamaroh

V

-

V

-

V

7.686

4.Bangkes

V

-

V

-

V

9.450

5.Kertagenah Laok

-

-

V

-

V

3.152

6.Bungbaruh

V

-

V

-

V

5.248

7.Sokolelah

V

-

V

-

-

2.183

8.Gagah

V

-

V

-

-

1.044

9.Kertagenah tengah

V

-

V

-

-

4.124

10.Kertagenah dajah

V

-

V

-

-

3.044

13

Tlanakan

1.DABUAN

-

-

V

-

V

2,486

 

 

2.TERRAK

V

-

V

-

V

4,217

3.MANGAR

-

-

V

-

V

2,902

4.BANDARAN

-

-

V

V

V

6,614

5.KRAMAT

V

V

V

V

V

4,066

6.AMBAT

-

V

V

V

V

5,381

7.BRANTA PESISIR

-

-

V

V

V

5,538

8.TLANAKAN

-

V

V

V

V

3,273

9.BRANTA TINGGI

-

-

V

V

V

2,297

10.TLESAH

-

-

V

V

V

1,295

11.LAR. TOKOL

-

-

V

-

V

8,067

12.CEGUK

-

-

V

-

V

2,134

13.PANGLEGUR

-

-

V

-

V

4,977

14.BUKEK

-

V

V

-

V

1,645

15.GUGUL

-

V

V

-

V

3,776

16.LAR. SLAMPAR

-

-

V

-

V

 

4,964

 

17.TARO'AN

-

-

V

-

V

2,420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV.  SISTEM DAN PROSEDUR PENANGANAN BENCANA

 

Tugas pokok BPBD dalam penanganan lapangan tanggap darurat bencana adalah menjamin berjalannya operasi tanggap darurat oleh berbagai pihak (Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha) secara terpimpin, terkordinasi, efektif dan efesien di lokasi bencana.

Tugas BPBD dilapangan dalam tanggap darurat adalah :

1.    Melakukan kegiatan assesmen cepat terhadap kejadian bencana yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC).

2.    Melakukan kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

3.    Memberikan pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

4.    Meberikan perlindungan terhadap korban bencana yang rentan.

5.    Memberikan pelayanan kepada korban bencana yang mengungsi.

6.    Melakukan perbaikan sarana dan prasarana vital dengan segera.

 

Prosedur Penanganan Bencana :

Laporan yang masuk dari berbagai sektor tentang adanya kejadian bencana ditindak lanjuti dengan turun kelapangan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan melakukan kajian cepat tentang lokasi terdampak, jumlah korban dan jumlah kerugian. Selanjutnya tim penanggulangan bencana akan turun ke lokasi bencana dalam hal memberikan pertolongan dan bantuan darurat. Pertolongan dan bantuan darurat bencana dilakukan berdasarkan prinsip :

v  Cepat dan Tepat; bahwa dalam operasi pencarian, pertolongan, dan efakuasi korban bencana dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

v  Prioritas; bahwa dalam pencarian, pertolongan dan efakuasi korban bencana harus di utamakan kepada korban gawat darurat dan kelompok rentan.

v  Keterpaduan; bahwa dalam pencarian, pertolongan dan efakuasi dilaksanakan oleh berbagai sektor sevara terpadu dan saling mendukung.

v  Kemitraan; bahwa dalam pencarian, pertolongan dan efakuasi korban bencana harus melibatkan berbagai pihak.

v  Keselamatan; bahwa dalam pencarian, pertolongan dan efakuasi korban bencana, keselamatan petugas di utamakan.

Untuk selanjutnya pemenuhan kebutuhan dasar korban yang terdampak di sesuaikan dengan laporan resmi dari desa mengetahui camat setempat.


BAB III

PENUTUP

 

          Sehubungan dengan terselesainya Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 ini kami sangat menyadari bahwa di dalam penyajiannya kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan kekhilafan dalam penetapan keputusan ini. Untuk itu kepada semua pihak kami sangat mengharap atas saran, kritik, dan masukannya guna perbaikan di kelak kemudian hari agar lebih baik.

          Demikian Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan yang sebaik baiknya.